DKP Makassar Sosialisasi Penyusunan Peta dan Kerentanan Pangan FSVA

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar sosialisasi Penyusunan
Peta dan Kerentanan Pangan Food Security dan Vulnerability Atlas (FSVA)
di Aerotel Smile Hotel, Kamis (1/08/2019).

Kepala DKP Kota Makassar, Sri Sulsilawati menuturkan kegiatan tersebut merupakan road map atau pemetaan kerawanan pangan.

“Penyusunan peta kerentanan dan kerawanan pangan ini bertujuan
menganalisis data-data dalam memberikan gambaran tentang sebaran
keragaman pangan seluruh wilayah di Kota Makassar,” ungkap Sri sapaan
karibnya.

Gambaran tersebut, sambung Sri mencakup di 15 Kecamatan di Kota Makassar.

“Jadi setelah mendapatkan gambaran kerentanan dan kerawanan pangan
ini kita dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab
terjadi kerentanan dan kerawangan dalam satu wilayah,” ujar Sri.

Setelah mendapat gambaran peta kerentanan dan kerawanan pangan di
masing-masing wilayah, kata Sri, DKP Kota Makassar bisa menyediakan
informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program serta
penentuan target dari berbagai pihak, dalam pemberian program baik dari
internal Pemerintah Kota Makassar maupun eksternal bisa tepat sasaran.

“Sebenarnya peta kerentanan dan kerawanan pangan ini sudah ada
sebelumnya kita buat, tapi tidak mendetail dari 15 kecamatan,”
ungkapnya.

Agar bisa memperoleh data-data seperti jumlah keluarga prasejahtera
di Kota Makassar menurut Sri perlu adanya keterlibatan Dinas Sosial Kota
Makassar.

Kata Sri, data tersebut ada di Dinas Sosial. Untuk itu, ia berharap
Dinas Sosial nantinya bisa menyajikan data berapa jumlah warga kota
masuk dalam kategori prasejahtera.

“Dinas sosial itu kita butuh data-datanya berapa persentasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ungkap Sri.

Selain hal tersebut masuk indikator road map penyusunan kerentanan
dan kerawanan pangan, juga faktor fisik yakni akses terhadap air bersih.

“Kondisi lingkungan rumah tangga yang kurang bersih bisa menimbulkan
penyakit diare, sehingga penyerapan zat gizi di tubuhnya itu kurang, hal
ini termasuk rumah tangga rawan pangan, jadi tidak hanya ekonomi tapi
akses yang perlu, untuk itu perlu ada road map kerentanan pangan,”
pungkas Sri.