Aksi Aliansi Mahasiswa Unismuh di Gedung DPRD Provinsi

SimponiNews.com – Makassar – DPRD Provinsi Sulsel akhirnya menerima dan menyepakati tuntutan Aliansi Mahasiswa Unismuh Makassar yang kembali turun aksi demonstrasi dalam merespon beberapa kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi.

Aliansi Mahasiswa Unismuh Makassar yang tergabung dalam beberapa lembaga unismuh makassar diantaranya Koordinator komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Unismuh Makassar/ Pimpinan Komisariat IMM Se-Unismuh Makassar dan Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Unismuh Makassar. Kembali turun kejalan melakukan aksi demonstrasi dalam merespon beberapa kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi kembali turun aksi ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

Adapun beberapa isu dan tuntutan yang diangkat antara lain, menolak RUU KPK nomor 30 tahun 2002, menolak Kenaikan tarif BPJS, menolak RUU pertanahan serta kasus TPA antang yang memprihatinkan dan harus segera di tangani.

Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan dan keresahan kita selama ini dalam melihat kondisi bangsa hari ini dimana pemerintah yang notabenenya harus hadir memberikan solusi akan tetapi nyatanya malah memberikan sebuah permasalahan yang semakin rumit dan dampaknya tentu kepada rakyat itu sendiri dimana beberapa kebijakan menuai kontroversi, kita juga telah melakukan pengkajian yang mendalam terkait beberapa permasalahan ini, dan tadi kita sudah diterima oleh pihak DPRD provinsi Diantaranya,
Ir. Amran Aminullah (fraksi PPP, Komisi A)
Ir. Andi Irwandi Natsir, MM (fraksi PAN, Komisi D)
Ir. Andi Muhammad Irfan AB, MM (fraksi PAN, Komisi E)

Harapan kita tentunya dengan beberapa tuntutan itu bisa tersampaikan dan ditindaklanjuti oleh pihak DPRD provinsi serta pemerintah tidak lagi semena mena dalam mengeluarkan kebijakan
(Indra Darius Kala/ Jenderal Lapangan)
Ketua Korkom IMM Unismuh Makassar.

Kami sangat mengapresiasi aspirasi dari adek-adek mahasiswa dan tentunya mengenai beberapa tuntutan akan kami tindaklanjuti karena kami juga sebagai anggota Dewan DPRD provinsi tidak sepakat ketika RUU KPK disahkan dan kami akan tetap mengawal permasalahan ini sampai kepusat tentunya.

Mengenai tarif bpjs dinaikkan, sebenarnya pembahasan bpjs ini kami dari DPR itu sendiri telah membincangkan ini selama 5 tahun dan kami juga tidak sepakat ketika iuran bpjs itu dinaikkan sampai 2kali lipat iuran sekarang saja kita tidak mampu apalagi mau dinaikkan, mengenai revisi Undang-undang pertanahan kami akan tetap mengawal karena ini belum disahkan di pusat, dan mengenai permasalahan di TPA antang kita akan teruskan ke pemkot karena ini membutuhkan segera solusi bagi masyarakat kita tentunya khususnya di kota makassar.

Demikian pernyataan dari ketiga anggota dewan DPRD Provinsi sulsel tadi di ruang aspirasi saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa unismuh makassar

Aksi ini berlangsung depan kampus unismuh makassar dan setelah itu bergeser/long march ke kantor DPRD sulsel di jl.urip sumoharjo pada hari jum’at, 20 september 2019 mulai pukul 13.00 sampai tadi bubar pukul 17.30 setelah diterima oleh pihak anggota dewan DPRD Provinsi sulsel dan diberikan jaminan pembuktian atas diterima dan ditindaklanjuti tuntutannya dengan Fax yang dikirim langsung ke pusat.