Rudy Buka-bukaan Anggaran Covid-19: Dinsos Habiskan Rp 52 M, Dinkes Rp 26 M

SimponiNews-com – Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin buka-bukaan soal anggaran penanganan Covid-19 yang menyentuh angka fantastis. Dari Rp 80 miliar lebih yang telah terserap, Dinsos Makassar menjadi yang terbesar. Rp 52 miliar.

“Sebenarnya, anggaran yang besar bukan tolok ukur keberhasilan mengendalikan Covid 19. Sederhana saja cuma butuh menjalan protokol kesehatan yang ditetapkan WHO, Pergub, Perwali, gunakan masker dan cuci tangan,” ujarnya, Sabtu (4/6)

Kata Rudy, ada tiga perilaku yang saat ini dimasifkan Pemkot dalam menekan kasus Covid di Kota Makassar. Yaitu kepatuhan, kejujuran, dan kebersamaan.

“Kepatuhan dalam hal ini adalah mematuhi protokol kesehatan. Ini yang paling utama, pakai masker, jaga jarak cuci tanah, dan makan makan bergisizi,” tuturnya.

Pakai masker, lanjut Rudy bisa menekan penularan hingga 90 persen. Jadi, persentase tertular virus hanya 10 persen, walau berdekatan sekalipun.

Diketahui, realisasi pencairan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Makassar tahun anggaran 2020 mencapai Rp. 87,088,150,300.

Dari data yang diterima oleh portalmakassar.com, realisasi pencairan dana dari Dinas Sosial (Dissos) menjadi yang tertinggi dengan 52.457.129.300

Berikut rincian pencairan anggaran Covid-19 :

-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar :

Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(27/3) : 4.000.000.000
(12/6) : 3.800.000.000,
Total : 7.800.000.000

Sumber : BTT APBD Pokok dan BTT APBD Parsial 2

– Dinas Sosial Kota Makassar

Pencairan SP2D
(20/4) : 42.468.379.300
(20/5) : 9.988.750.000
Total : 52.457.129.300

Sumber : BTT APBD Parsial 1 dan BTT APBD Parsial 2

– Dinas Kesehatan Kota Makassar :

Pencairan SP2D
(30/3) : 26.000.000.000

Sumber : BTT APBD Pokok

– Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Pencairan SP2D
(19/5) : 830.976.000

Sumber ; Belanja Hibah (APBD Pokok Parsial 2)

Sebelumnya, sejumlah kalangan mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk transparan ke publik soal kondisi anggaran Covid-19.

Mereka menilai anggaran yang tertutup rawan disalahgunakan.

Padahal, Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa badan publik diwajibkan untuk mengumumkan secara berkala laporan keuangannya.

“Yah, kalau tranparansi anggaran Covid-19 punya komitmen kok,” ujar Pj Wali Kota Makassar di Posko Induk Covid-19 Kota Makassar , Kamis (2/7)

Rudy mengatakan dirinya sudah menyampaikan ke inspektorat untuk melakukan pengawasan terkait anggaran Covid-19.

Pasalnya, ketertutupan pemerintah mengenai penggunaan anggaran Covid-19 meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi.

“Saya sudah sampaikan ke Inspektorat, tolong semua tentang pengeluaran terkait Covid-19 kita trasparankan,” ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya akan menyampaikan secara transparan dan akuntabel terkait penggunaan anggaran yang telah terpakai selama pandemi.

“Saya minta sampaikan apa yang sudah kita pakai,” tuturnya.