Perwali 36 Digodok Jadi Perda, Pelanggar Prokes Bisa Didenda

SimponiNews.com – Perubahan Perwali Makassar Nomor 36 tahun 2020 ihwal Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar menjadi Peraturan Daerah (Perda) terus digodok.

Diyakini, dengan perubahan tersebut nantinya akan lebih efektif.

Pasalnya, dibandingkan dengan Perwali, Perda dapat memuat sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan atau prokes.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan adanya wacana perubahan Perwali menjadi Perda adalah salah satu langkah pemerintah kota Makassar dalam mempersiapkan diri memamasuki fase new normal.

“Kita butuh payung hukum yang jelas bagi masyarakat. Upaya itu adalah Perda,” ucap Rudy usai mengikuti Paripurna di DPDD Makassar, Selasa (21/7)

“Mudah-mudahan Perwali 36 ini menjadi cikal bakal untuk Perda. Makanya kita lihat dulu bagaimana Perda ini memayungi masyarakat kita untuk betul-betul masuk di new normal,” tambahnya.

Namun terkait pembuatan Perda itu sendiri disebut Rudy akan membutuhkan waktu yang lama.